Warga Bumiputera Indonesia dan Apdesi Dukung PSN PIK2 untuk Kesejahteraan Rakyat

TANGERANG - Warga Bumiputera Indonesia (WBI) bersama dengan tiga organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kompak dan bersatu mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

Dukungan tersebut disampaikan saat pengurus WBI dan Apdesi bertemu di Kraton Majapahit Jakarta, Selasa 3 Desember 2024.

Baca juga: Kata Masyarakat soal Lintasan Baru Ujian Praktik Pembuatan SIM C: Lebih Mudah

Ketua Umum WBI Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono mengungkapkan bahwa WBI bersama dengan tiga organisasi Apdesi mendukung seluruh proyek pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami dari Warga Bumiputera Indonesia yang ujung tombaknya adalah Apdesi, dari tiga organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kita satu hati kita bersepakat satu tekad untuk selalu mendukung selalu mendukung pemerintah dalam semua proyek untuk pembangunan negara dan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di desa-desa, " kata Hendropriyono dikutip wartawan, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: Klarifikasi Kepala Desa Cibadak Terkait Proyek di Wilayahnya, Kades: Bicara Untuk Masyarakat

Hendropriyono yang didampingi oleh pengurus DPP Apdesi mengatakan pihaknya akan bersatu dan ikut menyingsingkan lengan baju untuk membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki lingkungan hidup dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.

"Kami menghimbau kepada investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di dalam negeri untuk tetap bekerja mendukung agar desa mempunyai infrastruktur yang cukup untuk keberlanjutan pembangunan, " ujarnya.

Baca juga: DPRD Provinsi Banten Dukung PIK2 dan BSD sebagai PSN

Guru besar bidang intelijen tersebut mengatakan, salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang didukung penuh oleh WBI dan Apdesi adalah PSN PIK 2.

Hendropriyono menekankan Proyek strategis nasional PIK 2 pelaksanaannya secara strategis dan sasarannya telah tepat dan sesuai dengan visi misi WBI dan Apdesi.
Dirinya meminta tidak ada pihak-pihak yang menganggu dan mengail di air keruh dalam pelaksaan PSN PIK 2.

Baca juga: Setara Institute: Mantra Presisi Jadi Pemicu Pulihkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri

"Kami mohon dengan hormat, agar para preman dan para pihak yang mengail di air keruh, para spekulan untuk minggir. Biarkan pemerintah yamg sedang kesulitan APBN ini untuk membangun, " tegasnya.

Hendropriyono juga meminta pihak swasta untuk tidak pergi dari Indonesia. Menurut dia pengusaha yang memilih pergi dari Indonesia adalah orang yang tidak patriotik.

Baca juga: Adanya UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi, UU Pers Perlu Direvisi dan Dewan Pers Sudah Layak Dibubarkan

"Kalau anda pergi, maka anda tidak patriotik. Karena kita membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan rumah-rumah tinggal, membutuhkan desa yang asri, harmonis dan sejahtera, " tuturnya.

Seperti diketahui, pada 24 Maret 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis terkait 14 PSN baru di berbagai sektor. Antara lain 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset, dan teknologi kesehatan, serta 1 proyek Migas lepas pantai.

Dari 14 PSN baru tersebut salah satu di antaranya berada di kawasan PIK 2, yakni pengembangan Green Area dan Eco-City yang dinamai Tropical Coastland. 

Pengembangan Green Area dan Eco-City sebagai PSN pemerintah menggunakan lahan seluas 1.756 hektar dari total luas lahan PIK 2 sebesar lebih kurang 30.000 hektar. Nantinya, lahan tersebut akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru dan dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami.

Pembiayaan Tropical Coastland juga tak menggunakan APBN, melainkan diperoleh dari dana non APBN, seperti investor swasta. Tercatat, Tropical Coastland sudah memperoleh investasi Rp65 triliun. Diharapkan, pembangunan proyek ini juga akan memberikan efek ganda ke kehidupan ekonomi dan sosial di sekitar kawasan.

Baca juga: Study Tour Wisuda Sekolah "merugikan"??, Ketua LBH Ampel: Menteri Pendidikan Harus Beri Sanksi Tegas

"Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda, " ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. (Spyn)